Pj Gubernur Ungkap Alasan 79 Desa di Jabar Jadi Lokasi PSK

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar)memberikan penjelasan terkait fenomena 79 desa di wilayahnya yang teridentifikasi sebagai lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas data yang dirilis oleh Kementerian Sosial.

Menurut Pj Gubernur, faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa desa-desa tersebut menjadi tempat praktik Lokasi PSK Jabar. Tingkat kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan memaksa sebagian warga, terutama perempuan, mencari alternatif penghasilan melalui jalan ini.

Selain faktor ekonomi, Pj Gubernur juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat desa. Kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat setempat terhadap isu ini juga turut berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik prostitusi terselubung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan akan digalakkan. Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha menjadi fokus utama.

Selain itu, Pj Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum. Razia rutin dan penindakan tegas terhadap praktik prostitusi ilegal akan terus diintensifkan.

Upaya pencegahan juga menjadi prioritas. Pemerintah akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya prostitusi dan pentingnya perlindungan anak. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Pj Gubernur dengan tegas menyatakan bahwa mengatasi akar permasalahan prostitusi yang kompleks di 79 desa tersebut memerlukan pendekatan multidimensi dan kolaborasi yang solid antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. Meskipun tantangannya tidak ringan dan memerlukan waktu yang tidak singkat, komitmen kuat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberantas praktik ilegal ini demi melindungi harkat dan martabat manusia akan terus diupayakan secara berkelanjutan.

Data yang mengkhawatirkan mengenai 79 desa ini menjadi sinyal peringatan yang serius bagi semua pihak untuk memberikan perhatian yang lebih mendalam dan tindakan nyata dalam menangani isu kemiskinan struktural, tingginya angka pengangguran, serta lemahnya penegakan hukum yang selama ini menjadi faktor pendorong keberlangsungan praktik prostitusi di wilayah Jawa Barat.